KABINET-KABINET ORDE LAMA

Kabinet-kabinet

ada masa ini terjadi banyak pergantian kabinet diakibatkan situasi politik yang tidak stabil. Tercatat ada 7 kabinet pada masa ini.

1950-1951 - Kabinet Natsir

Program kerja kabinet Natsir :

1. Mempersiapkan dan menyelengarakan pemilihan umum untuk memilih Dewan Konstituante
2. Menyempurnakan susunan pemerintahan dan membentuk kelengkapan negara
3. Menggiatkan usaha mencapai keamanan dan ketentraman
4. Meningkatkan kesejahteraan rakyat
5. Menyempurnakan organisasi angkatan perang
6. Memperjuangkan penyelesaian soal Irian Barat

Akan tetapi, belum sampai program tersebut terlaksana, kabinet ini sudah jatuh pada 21 Maret 1951 dalam usia 6,5 bulan. Jatuhnya kabinet ini karena kebijakan Natsir dalam rangka pembentukan DPRD dinilai oleh golongan oposisi terlalu banyak menguntungkan Masyumi.

1951-1952 - Kabinet Sukiman-Suwirjo

Program kerja kabinet Sukiman :

1. Menjalankan berbagai tindakan tegas sebagai negara hukum untuk menjamin keamanan dan ketentraman serta menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan negara
2. Membuat dan melakukan rencana kemakmuran nasional dalam jangka pendek untuk mempertinggi kehidupan sosial ekonomi rakyat dan mempercepat usaha penempatan bekas pejuang dalam pembangunan
3. Menyelesaikan persiapan pemilihan umum untuk membentuk Dewan Konstituante dan menyelengarakan pemilu itu dalam waktu singkat serta mempercepat terlaksananya otonomi daerah
4. Menyiapkan undang-undang pengakuan serikat buruh, perjanjian kerja sama, penetapan upah minimum, dan penyelesaian pertikaian buruh
5. Menjalankan politik luar negeri bebas aktif
6. Memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah RI secepatnya

Kabinet Sukiman tidak mampu bertahan lama dan jatuh pada bulan Februari 1952. Penyebab jatuhnya kabinet ini adalah karena diserang oleh kelompok sendiri akibat kebijakan politik luar negeri yang dinilai terlalu condong ke Barat atau pro-Amerika Serikat. Pada saat itu, kabinet Sukiman telah menendatangani persetujuan bantuan ekonomi, teknologi, dan persenjataan dengan Amerika Serikat. Dan persetujuan ini ditafsirkan sebagai masuknya Indonesia ke Blok Barat sehingga bertentangan dengan program kabinet tentang politik luar negeri bebas aktif.

1952-1953 - Kabinet Wilopo

Program kerja kabinet Wilopo :

1. Mempersiapkan pemilihan umum
2. Berusaha mengembalikan Irian Barat ke dalam pangkuan RI
3. Meningkatkan keamanan dan kesejahteraan
4. Memperbarui bidang pendidikan dan pengajaran
5. Melaksanakan politik luar negeri bebas aktif

Kabinet Wilopo banyak mengalami kesulitan dalam mengatasi timbulnya gerakan-gerakan kedaerahan dan benih-benih perpecahan yang akan menggangu stabilitas politik Indonesia. Ketika kabinet Wilopo berusaha menyelesaikan sengketa tanah perusahaan asing di Sumatera Utara, kebijakan itu ditentang oleh wakil-wakil partai oposisi di DPR sehingga menyebabkan kabinetnya jatuh pada 2 Juni 1953 dalam usia 14 bulan.

1953-1955 - Kabinet Ali Sastroamidjojo I

Program kerja Kabinet Ali-Wongsonegoro :

1. Menumpas pemberontakan DI/TII di berbagai daerah
2. Melaksanakan pemilihan umum
3. Memperjuangkan kembalinya Irian Barat kepada RI
4. Menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika

Pada masa kabinet Ali-Wongsonegoro, gangguan keamanan makin meningkat, antara lain munculnya pemberontakan DI/TII di Jawa Barat, Daud Beureuh Aceh, dan Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan. Meskipun dihinggapi berbagai kesulitan, kabinet Ali-Wongsonegoro berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika. Oleh karena itu, kabinet Ali-Wongsonegoro ikut terangkat namanya. Kabinet Ali-Wongsonegoro akhirnya jatuh pada bulan Juli 1955 dalam usia 2 tahun (usia terpanjang). Penyebab jatuhnya kabinet Ali-Wongsonegoro adalah perselisihan pendapat anatara TNI-AD dan pemerintah tentang tata cara pengangkatan Kepala Staf TNI-AD

1955-1956 - Kabinet Burhanuddin Harahap

Program kerja Kabinet Burhanuddin :

1. Mengembalikan kewibawaan moral pemerintah, dalam hal ini kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat
2. Akan dilaksanakan pemilihan umum, desentralisasi, memecahkan masalah inflasi, dan pemberantasan korupsi
3. Perjuangan mengembalikan Irian Barat

Pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap, dilaksanakan pemilihan umum pertama di Indonesia. Kabinet ini menyerahkan mandatnya setelah DPR hasil pemilihan umum terbentuk pada bulan Maret 1956.

1956-1957 - Kabinet Ali Sastroamidjojo II

Program kerja Kabinet Ali II :

1. Menyelesaikan pembatasan hasil KMB
2. Menyelesaikan masalah Irian Barat
3. Pembentukan provinsi Irian Barat
4. Menjalankan politik luar negeri bebas aktif

Kabinet Ali II ini pun tidak berumur lebih dari satu tahun dan akhirnya digantikan oleh kabinet Juanda.

1957-1959 - Kabinet Djuanda

Program kerja Kabinet Karya disebut Pancakarya yang meliputi :

1. Membentuk Dewan Nasional
2. Normalisasi keadaan RI
3. Melanjutkan pembatalan KMB
4. Memperjuangkan Irian Barat kembali ke RI
5. Mempercepat pembangunan